Tata Cara Pengaduan

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA-BALI

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Negara – Bali  kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Negara – Bali  dan Pengadilan Agama Negara – Bali  akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Negara – Bali  

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon (0365) 41192, pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Negara – Bali .

B. Secara tertulis.

  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Negara – Bali , dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Ngurah Rai No. 122 Jembrana – Bali
  2. Melalui e-mail : pa.negara58@yahoo.co.id,
  3. Melalui Website Pengadilan Agama Negara : http://www.pa-negara.go.id,
  4. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Negara – Bali

  1. Pengadilan Agama Negara – Bali  akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
  2. Pengadilan Agama Negara – Bali  akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prodesur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan penagaduan.
  3. Pengadilan Agama Negara – Bali  akan memberikan tanda terima, jika pengaduan yang diajukan secara tertulis
  4. Pengadilan Agama Negara – Bali hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

 

HAK – HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009

HAK – HAK PELAPOR

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan.
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

HAK HAK TERLAPOR

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain.
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

 

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan (Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang .
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa di tahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang – undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang – undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang – undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

© 2012 Pengadilan Agama Negara · subscribe:BeritaKomentar ·